Review Jurnal Akuntansi Sektor Publik_ Elvira Zeyn Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat (Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi)

JURNAL 1

PENULIS       : Elvira Zeyn

  Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat

  Jl. Tamansari No. 6-8, Bandung

  Email: z.hera@yahoo.co.id

JUDUL           : Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi

A.    Pendahuluan dan Tujuan Penelitian

Terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga ekse-kutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; Darma, 2004). Selanjutnya hasil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi melalui akuntabilitas publik. Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemrintah daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik.

B.     Pengembangan Hipotesis

1.      Penerapan Good Governance

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. Good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (state, private sector and society).

Hipotesis: Good governance diterapkan dengan komitmen organisasi yang tinggi  akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

2.      Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Dalam PP no 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK; 2010).

Hipotesis: Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dengan komitmen organisasi yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

3.      Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005).

Hipotesis: Penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

C.     Metode

Penelitian ini menggunakan metode survey yang terdiri dari descriptive survey dan explanatory survey dengan investigation type yang bersifat kausalitas, yaitu yang menunjukan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi model penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif dan verifikatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pengamatan bersifat cross section dimana informasi atau dapat yang diperoleh adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Sumber data yang digunakan data primer. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian data dalam penelitian ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara parsial dan simultan pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, yaitu Mutiple Regression (regresi berganda).

Operasionalisasi Variabel: Penerapan good governance (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Akuntabilitas Keuangan (Y).

D.    Metode Analisis Data

Populasi penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Bandung. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada Pemerintah Kota Bandung. Untuk mengetahui jumlah SKPD di Pemkot Bandung, penulis mendapatkan informasi tersebut dari web site Resmi Pemerintah Kota Bandung dimana pada pemerintah kota Bandung terdapat 31 SKPD yang terdiri dari 14 lembaga teknis daerah dan 17 dinas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dimana penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel (Cooper dan Schindler, 2001).

Dengan menggunakan kriteria diatas yang dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 17 Kepala Dinas di Pemerintah Kota Bandung. Data Primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dimana pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) point Skala Likert (Sekaran, 2000).

E.     Hasil

Hasil pengujian validitas kuesioner penelitian menggunakan Korelasi Product Moment, dimana dari 46 item pertanyaan yang terdiri 18 item untuk variabel X1, 12 item untuk variabel X2 dan 16 item untuk variabel Y dan 12 item untuk variabel M diperoleh r-hitung diatas 0,3 sehingga semua item dalam kuesioner penelitiaan valid. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha untuk semua variabel dan diperoleh hasil nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Untuk variabel X1, X2, Y dan M masing-masing nilai Cronbach Alpha sebesar 0,901, 0,861, 0,894 dan 0,938 sehingga semua variabel reliabel.

Dari hasil tersebut dapat dipersepsikan bahwa jika penerapan good governance yang diikuti dengan komitmen organisasi naik 1 satuan dan standar akuntansi pemerintahan dianggap tetap maka akuntabitas keuangan akan naik sebesar 0.003 satuan. Kemudian apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diikuti dengan komitmen organisasi naik 1 satuan dan good governance tetap maka akuntabilitas keuangan akan naik 0.12 satuan.

Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen bahwa secara parsial penerapan Good Governance dengan komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh pada akuntabilitas keuangan sebesar 67,5%, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 24,9%. Secara simultan penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi tinggi dalam mempengaruhi akuntabilitas keuangan diperoleh hasil sebesar 92.4% sedangkan 7.6% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis seperti partisipasi penyusunan anggaran dan anggaran berbasis kinerja dan lain-lain. Dengan memasukan variable pemoderasi memperkuat pengaruh X1, X2 ke Y sebesar 12,9% dimana tanpa memasukan komitmen organisasi (M) besar pengaruh X1, X2 terhadap Y hanya sebesar 79,5%.

Selanjutnya hubungan penerapan Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai hubungan yang erat (kuat) dengan akuntabilitas keuangan dimana diperoleh koefisien korelasi sebesar 96,1%. Dengan memasukan variabel pemoderasi terbukti memperkuat hubungan X1, X2 ke Y dari 89,2 % menjadi 96,1%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Black (2001), Durnev dan Kim (2002), Andono (2004) dan Darma (2004) dimana good governance, SAP/IPSAS dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas publik (keuangan).

F.      Kesimpulan

 Kota Bandung tetap memegang teguh agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Ini terlihat dari dilaksanakan tiga pilar good governance yaitu transparansi informasi keuangan dan non keuangan, mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui peran DPRD sebagai legislatif, para akademisi dalam membantu membuat kajian, sistem dan prosuder keuangan daerah, aset daerah dan lainya.

Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung sebesar 92.4% yang artinya komitmen organisasi yang merupakan variabel kontinjensi sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan yang mana pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Review ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan, tapi semoga contoh review jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Silahkan dipelajari, diambil ataupun dicopas tapi tolong sertakan sumber dan tinggalkan jejak anda, baik berupa kritikan maupun saran untuk lebih memperbaiki tulisan-tulisan yang lain nantinya. Gamsahamnida ^^